ZEPETO berupaya untuk mencapai keseimbangan antara tugas untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan perlindungan privasi pengguna. Pedoman Permintaan Penegakan Hukum dimaksudkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur respons ZEPETO untuk permintaan penegakan hukum.
Untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi dan untuk melindungi informasi pribadi pengguna, ZEPETO membuat peraturan untuk tidak memberikan data pengguna kecuali jika ketentuan tersebut sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang diwajibkan secara hukum. Kebijakan dan prosedur respons terperinci tentang permintaan penegakan hukum ditetapkan di bawah ini.
-
Persyaratan Umum
Pertama, permintaan penegakan hukum (misalnya, surat perintah penyitaan dan penggeledahan, perintah penyerahan dokumen, dll.) harus dapat dibenarkan dan dilaksanakan secara sah sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dan harus disampaikan dalam bahasa Inggris atau Bahasa Korea. Harap diperhatikan bahwa ZEPETO tidak akan menanggapi permintaan yang tidak mengikuti prosedur yang absah dan legal.
Kedua, permintaan penegakan hukum pada prinsipnya harus dijalankan atau dilayani melalui saluran-saluran berikut, kecuali jika ditentukan secara lain oleh undang-undang. Harap diperhatikan bahwa ZEPETO tidak akan menanggapi permintaan yang tidak dilakukan melalui saluran-saluran yang sesuai atau yang telah dijalankan atau dilayani melalui orang yang tidak mempunyai wewenang sah.
-
NAVER Z Corp.
-
Nama: NAVER Z Corp. Trust and Safety Team
-
Alamat: 12, 13F, 6, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
-
FAX: 031-794-1000
-
-
Formulir Permintaan: Permintaan penyelidikan dari lembaga investigasi
Jika ZEPETO memberikan konfirmasi tanda terima untuk permintaan penegakan hukum, hal ini hanya diberikan untuk kenyamanan; sebagai akibatnya, ZEPETO tidak dianggap telah melepaskan hak keberatan apa pun (misalnya, pelanggaran yurisdiksi, ketidak-absahan prosedur, ilegalitas layanan, dll.).
-
Permintaan Penegakan Hukum yang Sah dan Dapat Ditegakkan
Permintaan penegakan hukum harus dapat ditegakkan berdasarkan hukum dan harus memenuhi semua persyaratan validitas yang diperlukan. Permintaan penegakan hukum harus menyatakan dengan jelas apa saja yang diwajibkan hukum, termasuk dasar hukum, data subjek, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. ZEPETO tidak akan memberikan data pengguna untuk permintaan penegakan hukum komprehensif yang tidak memiliki kekuatan hukum, yang tidak memenuhi persyaratan yang sah, atau yang tidak menentukan dasar, subjek, atau metode penegakan. Apabila ZEPETO menerima permintaan penegakan hukum, maka ZEPETO akan memberikan data sebanyak mungkin melalui peninjauan individual.
-
Permintaan penyimpanan
Permintaan penyimpanan harus memenuhi semua persyaratan sah yang disyaratkan oleh undang-undang, dan harus menyampaikan dengan jelas dasar hukum untuk permintaan penyimpanan, data target, periode penyimpanan, dll. Jika ada permintaan penyimpanan yang sah (misalnya, perintah penyimpanan bukti, dll.), maka data akan disimpan selama mungkin melalui tinjauan individual.
-
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT)
Apabila suatu lembaga asing mengajukan permintaan penegakan hukum kepada ZEPETO, maka permintaan itu harus mematuhi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik yang disepakati antara negara tersebut dan Republik Korea. Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi dan untuk melindungi informasi pribadi pengguna, ZEPETO tidak akan memberikan data pengguna kecuali jika ada permintaan penegakan hukum yang diwajibkan secara hukum sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik, dan Anda dapat diminta untuk menjalani prosedur yang diperlukan.